MASALAH POKOK PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan social budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak singkron dengan pembanguan nasional. Kaitan yang erat  antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahakn intern sistem kondisi pendidikan itu menjadi sanggat kompleks, artinya suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri.

Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat di lepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka penanggulangan masalah pendidikan juga sanggat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak.

Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang di hadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita yaitu :

a.    Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan

b.   Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan  kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.

Dari kedua masalah pokok tersebut, maka permasalahan pokok yang pertama yaitu mengenai masalah pemerataan pendidikan dan masalah pokok yang ke kedua menyangkut masalah mutu, efisiensi dan relevansi pendidikan.

Jenis-jenis Permasalahan Pokok Pendidikan

Dalam lingkup nasional, telah ditetapkan empat masalah pokok pendidikan yang dirasa perlu untuk diprioritaskan penanggulangannya. Empat masalah pokok tersebut yaitu:

1.      Masalah pemerataan pendidikan

Dalam rangka memajukan bangsa dan kebudayaan nasional serta melaksanakan fungsi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas demi pembangunan, maka perlu ditekankan bahwa pendidikan di  Indonesia harus mampu menerapkan pelaksanaan pendidikan yang merata. Adapun yang dimaksud pelaksanaan pendidikan yang merata adalah  pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini masalah pemerataan pendidikan dikatakan  timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau dapat dikatakan tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia.

Sejak awal perhatian terhadap pemerataan pendidikan telah mulai digancarkan secara yuridis.  Bagi anak-anak usia sekolah, mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan terutama SD merupakan hal yang sangat penting. Diharapkan mereka dapat memperoleh bekal dasar seperti kemampuan membaca, menulis dan berhitung sehingga mampu mengikuti perkembangan bangsa.

Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang tergorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sehingga menyebabkan kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

2.      Masalah Mutu Pendidikan

Mutu diartikan sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot.Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Dalam dunia pendidikan, mutu pendidikan menjadi sorotan karena sangat berperan besar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang telah tercetak melalui pendidikan. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan.

Mutu pendidikan menjadi suatu permasalahan apabila hasil dari pendidikan tersebut belum mampu mencapai taraf yang diharapkan yaitu menghasilkan keluaran berupa tenaga profesional yang berguna bagi bangsanya. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan system sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja. Penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan system tes unjuk kerja.

Jika tujuan dari pendidikan nasional dijadikan sebagai kriteria kelulusan suatu mutu pendidikan, maka keluaran dari suatu system pendidikan menjadikan pribadi yang bertaqwa, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang yang social dan bertanggung jawab, warga Negara yang cinta pada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan social. Dengan demikian keluaran tersebut diharapkan mampu mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan juga lingkungan

Terkadang orang-orang melakukan penilaian salah terhadap mutu pendidikan. Banyak yang berpendapat bahwa mutu pendidikan dapa dinilai melalui hasil akhir belajar siswa, misalkan saja nilai UN (Ujian Nasional). Sesungguhnya mutu pendidikan yang baik hanya akan didapatkan oleh seseorang setelah melalui proses belajar yang baik pula. Memahami dan mengikuti dengan baik proses belajar sehingga diharapkan dapat menunjukkan hasil belajar yang bermutu. Meskipun hasil tes akhir terlihat memuaskan dari segi nilai, namun jika tidak mengikuti proses dengan baik maka hal hasil tidak akan tercipta keluaran yang berumutu secara pribadi masing-masing. Sehingga proses suatu pendidikan sangat menentukan mutu pendidikan.

Masalah mutu pendidikan yang harus disoroti dan diusahan penanggulangannya di Indonesia adalah masalah pemerataan mutu pendidikan teruama antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pemerataan ini sangat penting adanya agar peningkatan mutu pendidikan dirasakan oleh semua siswa di berbagai pelosok tanah air sehingga nantinya memberi dampak posiif terhadap munculnya banyak keluaran yang professional di tanah air ini.

3.      Masalah Efesiensi Pendidikan

Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisisennya tinggi. Jika terjadi sebaliknya efisiensinya berarti rendah.

Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah :

a.    Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan

b.    Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan

c.    Bagaimana pendidikan diselenggarakan

d.   Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga

Jika penggunaannya tepat sasaran maka dapat dikatakan efisiensinya tinggi. Namun jika terjadi yang sebaliknya maka dikatakan pendidikan memiliki efisiensi rendah.

Jika dikaitkan dengan permasalahan nyata di masyarakat, maka masalah efisiensi pendidikan yang pelu memperoleh sorotan yaitu prihal pengangkatan, penempatan dan pengembangan tenaga.

Pengangkatan yang dimaksud disini adalah pengangkatan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan dilapangan. Namun masalah yang terjadi dalam pengangkatan ini adalah kesenjangan antara tenaga yang berlomba-lomba untuk mendapakan pengangkatan dengan quota pengangkatan yang sangat terbatas. Kebutuhan lapangan tidak mampu menampung semua tenaga kependidikan yang ada sehingga hal ini berarti keberadaan tenaga tersebut tidak dapat segera difungsikan.

Begitu pula dengan masalah penempatan, di Indonesia masalah penempatan guru masih saja terjadi dalam lingkungan pendidikan. Seringkali ditemukan bahwa seorang guru mengajar suatu bidang studi yang tidak sesuai dengan lulusannya. Hal ini juga dikarenakan oleh masalah jatah pengangkatan  yang kurang efisien sehingga ada sekolah dengan jumlah guru bidang studi tertentu berlebihan namun kekurangan guru untuk suatu bidang studi. Sehingga kebberadaan guru yang berlebihan akan dialokasikan oleh sekolah untuk mengajarkan bidang studi yang gurunya kurang meskipun diluar kewenangan guru tersebut. Misalkan saja guru IPA harus mengajarkan budi pekerti atau agama. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kurangnya efisiensi dalam pemanfaatan atau memfungsikan tenaga kependidikan.

Jika ditinjau dari masalah pengembangan tenaga kependidikan maka kaitannya adalah penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan sangat lambat. Sebagai salah satu contohnya yaitu kesiapan tenaga kependidikan dalam menyambut kurikulum baru. Meskipun ada suatu pembekalan namun para tenaga kependidikan seringkali beranggapan bahwa perubahan kurikulum terlalu cepat dan tidak dibarengi oleh kesiapan dari tenaga pendidik. Kesiapan ini kurang dikarenakan pengembangannya dilapangan juga sangat lambat yaitu berupa penggalakan penyuluhan, latihan, lokakarya serta penyebaran buku panduan baru yang kurang cepat dalam pelaksanaannya. Sehingga masih ada istilah keterlambatan. Keputusan untuk memberlakukan kurikulum ini pun menjadi perbincangan pro dan kontra sehingga memerlukan waktu lama untuk menyepakatinya. Sehingga hal ini dianggap bahwa proses pendidikan kurang efektif dan efisien.

Masalah efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana sering juga terjadi dalam dunia pendidikan. Kurangnya perencanaan dalam pengadaan sarana dan prasarana dapat menjadi satu factor penyebabnya. Sebagai salah satu contoh yaitu adanya pengadaan sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan dan keterampilan dari pemakai.